Pegawai KPK Lengkapi Fakta Permohonan Uji Modul Keabsahan TWK ke MK

Perwakilan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menghadiri Mahkamah Konstitusi( MK) buat memenuhi fakta permohonan uji modul Pasal 68 B ayat( 1) serta Pasal 69 C UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Kepala Satuan Tugas Pendidikan Antikorupsi KPK Hotman Tambunan serta Spesialis Muda Direktorat Pembinaan serta Kedudukan Dan Warga KPK Benydictus Siumlala Martin Sumarno lah yang mewakili pegawai KPK. Mereka menyerahkan 31 fakta yang terdiri dari lebih dari 2. 000 taman. Antara lain bermacam undang- undang, ketentuan, sampai email pegawai.

BACA JUGA

Wakil Pimpinan KPK Keberatan Dikira Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

” Kami meminta serta berharap Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan permohonan ini saat sebelum November 2021, mengingat Pasal yang kami mohonkan merupakan Pasal peralihan yang cuma sekali,” tutur Hotman usai menyerahkan fakta di Gedung MK, Jakarta, Kamis( 10/ 6/ 2021).

Dengan begitu, lanjut Hotman, hasil dari vonis MK tersebut nantinya bisa dimanfaatkan pegawai KPK saat sebelum November 2021.

” Permohonan kepada MK sudah diserahkan pada 2 Juni 2021,” jelas Hotman berita informasi terupdate setiap hari .

Tadinya, 9 orang pegawai KPK mengajukan permohonan uji modul ke MK terpaut pemakaian uji pengetahuan kebangsaan( TWK) dalam pengalihan status para pegawai KPK.

” Kami menguji pasal 69 B ayat 1 serta pasal 69 C terhadap pasal 1, pasal 28 D ayat 1, 2, 3 UUD 1945. Kami berpikir kalau pemakaian TWK buat pengalihstatusan pegawai KPK itu berlawanan dengan pasal 1, pasal 28 D ayat 1, 2, 3 UUD 1945,” kata mantan Kepala Satuan Tugas Pendidikan Internal KPK Hotman Tambunan di gedung KPK Jakarta, Rabu( 2/ 6/ 2021).

2 Pasal

Kesembilan orang tersebut merupakan Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, Andre Dedy Nainggolan, Novariza, Faisal, Benydictus Siumlala Martin, Harun Angkatan laut(AL) Rasyid, Lakso Anindito serta Tri Artining Gadis.

Pasal 69 B ayat( 1) serta pasal 69 C mengendalikan soal penyelidik ataupun penyidik KPK serta pegawai KPK yang belum berstatus selaku ASN dalam jangka waktu sangat lama 2 tahun semenjak UU berlaku bisa dinaikan selaku ASN cocok peraturan perundang- undangan.

” MK merupakan selaku penjaga serta penafsir akhir konstitusi, telah terdapat vonis MK gimana harusnya pengalihtugasan pegawai KPK jadi ASN, tetapi kita menyadari serta mengenali kalau pimpinan KPK serta BKN memiliki tafsir sendiri,” ungkap Hotman semacam dilansir Antara.

Dia juga berharap hakim konstitusi bisa membagikan jawaban terhadap bola liar TWK yang dijadikan perlengkapan ukur buat mengangkut pegawai KPK jadi ASN.

” Isunya ini merupakan gimana mengukur kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. Kami memandang kalau BKN semacam memonopoli penafsiran itu dengan memakai perlengkapan ukur TKW, apakah memanglah perlengkapan ukur itu valid? Kita buka saja di sidang- sidang MK,” tutur Hotman meningkatkan.

Terlebih bagi Hotman, dalam UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Universal serta UU Nomor. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota berkata ketentuan buat jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD tingkatan 1, DPRD tingkatan II, presiden serta wakil presiden cuma mensyaratkan pesan statment kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika selaku perlengkapan kesetiaan.

” Nah, bagi BKN perlengkapan ukurnya( TKW) telah sangat valid, telah saatnya para pejabat strategis tadi memakai perlengkapan ukur itu. Apa yang diartikan dengan pengetahuan kebangsaan itu pandai berpidato tetapi melanggar kode etik ataupun orang- orang yang berjuang buat memberantas korupsi? Orang yang penuhi ketentuan? Orang- orang yang bayar pajak? Itu tadi coba kita amati di sidang- sidang MK,” ucap Hotman menarangkan.

Hotman pula menyinggung kalau tadinya bersumber pada vonis Mahkamah Konstitusi pada 4 Mei 2021 dalam masalah Nomor. 70/ PUUXVII/ 2019 melaporkan kalau pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK dengan alibi apa juga di luar desain yang sudah didetetapkan.

” Sekaligus pula menguji apa sih yang diartikan dengan tidak merugikan pegawai KPK dalam pengalihan status ini cocok Vonis MK Nomor. 70 sehingga kesimpangsiuran yang terdapat di publik kita membawa ke sidang- sidang MK, sehingga terbuka seluruh proses mengukurnya, gimana metode mengukurnya serta apa hasil ukurannya,” ucap Hotman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *